Karawang – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M., menggelar kegiatan penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Tahun Anggaran 2024–2025 di Desa Sindangmukti, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Minggu (7/9/2025). Acara ini berlangsung hangat dan penuh antusiasme warga, mulai dari aparatur desa, tokoh masyarakat, Karang Taruna, hingga perwakilan warga dari berbagai lapisan.
Dalam forum dialog tersebut, masyarakat menyampaikan beragam aspirasi, terutama terkait kebutuhan dasar desa, mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan publik, hingga pengembangan sektor usaha mikro. Menanggapi hal itu, Pipik menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya sebatas sosialisasi aturan daerah, melainkan juga wadah untuk mendengar langsung suara masyarakat.
“Penyebarluasan Perda ini bukan hanya soal menyampaikan aturan. Yang terpenting adalah mendengarkan keluhan, masukan, dan harapan masyarakat, agar pembangunan bisa benar-benar menyentuh kebutuhan mereka,” ujar Pipik di hadapan warga.
Sebagai legislator yang baru menjabat di tingkat provinsi, Pipik Taufik sebelumnya dikenal aktif memperjuangkan program pembangunan di Karawang. Salah satu agenda yang pernah ia dorong adalah pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di sekolah menengah kejuruan sebagai upaya menekan angka pengangguran. Kini, melalui kegiatan penyebarluasan Perda, ia menegaskan kembali komitmennya untuk memastikan kebijakan yang dibuat di tingkat provinsi dapat dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.
Dialog di Sindangmukti juga membuka ruang diskusi mengenai potensi penguatan ekonomi lokal. Warga berharap ada dukungan lebih besar terhadap UMKM, baik berupa akses permodalan, pelatihan keterampilan, maupun fasilitasi pemasaran. Pipik menyambut baik aspirasi tersebut dan berjanji akan menjadikannya bagian dari agenda kerja ke depan.
“Kita ingin masyarakat desa tidak hanya jadi penonton dalam pembangunan. Mereka harus punya peran aktif, terutama lewat penguatan UMKM dan peningkatan keterampilan generasi mudanya,” tambahnya.
Kegiatan semacam ini dinilai penting karena mampu memperkecil jarak antara masyarakat dengan wakilnya di parlemen. Dengan cara ini, kebijakan yang disusun tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, melainkan benar-benar lahir dari kebutuhan dan keluhan warga. Bagi masyarakat Sindangmukti, pertemuan ini juga memberi harapan baru bahwa suara mereka tidak hanya didengar, tetapi juga dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata dalam pembangunan desa.
